Kitakini.news -Gerakan Muda Pejuang Pembaharuan SumateraUtara (GMPP Sumut) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaanagung (Kejagung) segera memanggil sekaligus memeriksa Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa (pemdes) Tapanuli Selatan (Tapsel), terkait dugaan korupsikolusi dan nepotisme (KKN) dibeberapa pengadaan dan Bimtek (Bimbingan Teknis)tahun anggaran 2023.
Tuntutan itu didesak GMPP Sumutlewat Aksi Unjuk Rasa dan Membuat Laporan, Senin (20/5/2024), terkait dugaan KKNdibeberapa pengadaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun anggaran 2023di Jakarta, Senin (20/5/2024)
Koordinator Aksi, Lukman MaulanaManik menyampaikan bahwa beberapa proyek yang terindikasi adanya kekurangan volumepada beberapa pengejaran dan pengadaan antara lain, seperti pengadaan CCTVPerdesa Sekabupaten Tapsel dengan total anggaran Rp12.500.000 X 212 Desa Rp2.650.000.000,00.
Kemudian, pengadaan LemariSekabupaten Tapsel dengan total anggaran sebesar Rp3.500.000/Desa dan total desasebanyak 212 Desa yang seluruhnya mencapai Rp742.000.000,00.
Program Acara Bimtek di Grand KenayaHotel Jalan Darussalam No.12 Sei Sikambing, Kota Medan, Sumatera Utara,yang diikuti212 Desa dan setiap desa mengutus 2 orang perwakilan dengan biaya Rp5.000.000,00dikalikan 2 orang Rp10.000.000,00 dikalikan212 Desa, total Rp2.210.000.000,00.
Program acara Bimtek di Axana HotelJalan Bundo Kandungan No.14-16 Kota Padang, Sumatera Barat dan Truntum PadangHotel Jalan Gereja No.34 Kota Padang, Sumatera Barat. Setiap desa mengutus 2 orangdengan biaya Rp5.500.000,00/orang. Maka Rp11.000.000,00 dikalikan 212 Desa,total Rp2.332.000.000,00.
"Dari hasil cek lapangan yangkami temukan dengan besarnya anggaran adanya ketidak sesuaian pada beberapa proyekpengerjaan dan pengadaanyang mengarah pada dugaan pengelembungan harga nilaipembiayaan tidak berbanding lurus dengan volume satuan pekerjaan yang dihasilkan,"bebernya melalui sambungan seluler dari Padangsidimpuan, Senin (20/5/2024).
"Lantas kami menduga ini merupakanpermainan sekelompok orang yang saling menguntungkan satu sama yang lain, dankuat dugaan kami adanya persekongkolan dalam pelaksanaan tender pengadaanbarang dan jasa yang dilakukan oleh antar penyedia barang atau penyedia denganpanitia pengadaan yang bertujuan mengatur atau penentuan pemenang tenderpengadaan," paparnya.
Oleh karena itu sambung Lukman, GerakanMuda Pejuang Pembaharuan Sumatera Utara datang ke Jakarta ini untukmemperjuangkan keadilan memohon dan meminta kepada KPK dan Kejagung agar mengambil alih dalam pemeriksaan inisegera lakukan audit investigasi dan audit forensik segala proyek dan pengadaandi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tapanuli Selatan.
Masih kata Lukman, sebagai lembagaindevenden pihaknya berharap KPK dan Kejagung apa yang menjadi dugaan korupsiyang disampaikan dibeberapa proyek besar harapan agar ditindak lanjuti secara profesional.
"Apabila adanya pembiaran dalammasalah dugaan korupsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tapanuli Selatanini, maka tidak akan menutup kemungkinan akan terjadi kembali dan meraja lelatanpa takut sedikitpun," cetusnya.
"Saya sampaikan kepada KPK dan Kejagungagar membuat tim khusus untuk mengusut tuntas atas dugaan korupsi yang kamisampaikan dan melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa Tapanuli Selatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat PenerimaHasil dan Perusahaan Pemenang Tender di seluruh Proyek yang Bersumber APBDTahun 2023," pungkasnya
"Kami tegaskan kembali, kami akanmenagih atau menanyakan kembali terkait laporan kami Minggu depan di depan KantorKejagung dan KPK," tandasnya. (**)