Kitakini.news -Dewan PerwakilanRakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) mendukung penuh rencana pembangunanSMA Unggulan di Kabupaten Samosir. Namun demikian, pembangunan intansipendidikan tersebut tetap harus tidak menyalahi aturan hukum terkait statuslahan yang masuk dalam kawasan Hutan Lindung.
"Kita semuadi sini mendukung kehadiran SMA Unggulan, yang rencananya dibangun di Samosir,tetapi masih terkendala karena lahan seluas 2 Hektar yang disiapkan masuk dalamkawasan hutan lindung," kata Ketua Komisi D Benny Harianto Sihotang saatrapat dengar pendapat (RDP) gabungan bersama Ketua Komisi E Edy SurahmanSinuraya di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (18/3/2024).
Hadir pada RDPgabungan tersebut Kadis Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Kadisdikpora)Kabupaten Samosir Jhonson Gultom, Kadis Pendidikan Sumut Haris Lubis, DinasLingkungan Hidup, Bappeda Samosir, dan jajarannya.
Adapun Komisi Ddan E dihadiri anggota Delpin Barus, Tuani Lumban Tobing, dan Amran Saragih.
Dukunganpembangunan SMA Unggulan ini mengemuka setelah Kadisdikpora Jhonson Gultom, memaparkanseyogyanya Kabupaten Samosir akan menjadi miliki SMA Ungulan bagi putera-putriterbaik Samosir khususnya.
SMA Unggulan ituakan berdiri pada lahan seluas 2 Ha, difasilitasi asrama dan lapangan olahraga,dan akan dibangun pada tahun 2023 dengan sumber dana APBD Provsu, berlokasi diTele, Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian.
Namunpembangunan infrastruktur itu urung terlaksana karena lokasi pembangunaninfrastruktur itu diketahui bersinggungan dengan kawasan Hutan Lindung danbelum bersertifikasi.
Hal ini mengacupada SK Menteri Kehutanan Nomor SK.579/MENHUT-II/2014 Tanggal 24 Juni 2014Tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, Kementerian LingkunganHidup Dan Kehutanan, Direktorat Jendral Planologi Kehutanan Dan TataLingkungan. Disitu disebutkan, Tele masuk dalam kawasan Hutan Lindung.
Karenanya,lanjut Johnson, pihaknya kemudian berdiskusi lagi terutama dengan DinasPendidikan Sumut, karena lahan di Tele itu perlu legalitas hukum dan perlu adadiskresi dari Pj Gubsu.
Dengan kondisiini, Johnson berharap DPRD Sumut bersinergis dengan Pemprovsu untuk mencarisolusi terkait pembangunan SMA Unggulan di Samosir yang terintegrasi dengansejumlah kabupaten di kawasan itu.
"Kemudian,SMA Unggulan ini dapat menempa siswa selain mandiri, juga mempersiapkan dirimenjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul," katanya.
Ketua Komisi DBenny Harianto Sihotang menawarkan berbagai solusi, namun pihaknya selakulegislatif mendukung penuh pembangunan SMA Unggulan, dengan tetap mematuhihukum, mengingat kawasan yang diusulkan masuk dalam wilayah Hutan Lindung.
Dua anggotaKomisi D Tuani Lumban Tobing, dan Delpin Baru mewanti-wanti agar semua pihak,termasuk Pemkab Samosir berhati-hati memanfaatkan tanah yang masuk dalamkawasan Hutan Lindung. Karena, duabupati disana saat ini tersangkut hukum gara-gara hutang lindung di Tele.
Kendatidemikian, Ketua Komisi D Benny Harianto Sihotang berkomitmen mendukung upayapendirikan SMA Unggulan di Samosir.
"Saat iniingin ajukan sistem hak pinjam pakai, minta Badan Pertahanan Nasional (BPN)menegaskan status lahan di Tele, dan diskrisi dari Pj Gubsu, ini semua kitabahas," katanya.
Pihaknya juga akanmeninjau ke lokasi di Tele apakah benar masuk dalam kawasan hutan lindung."Karena kita juga dengar sudah ada SMP di Samosir, kok gak adamasalah," tukasnya. (**)