Kitakini.news -PemerintahProvinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mendapat penghargaan kategori Sertifikasidengan Luasan Terbanyak dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaantersebut diserahkan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Didik AgungWidjanarko kepada Penjabat Gubernur Sumut (Pj Gubsu) Hassanudin di Aula TengkuRizal Nurdin, Kantor Gubernur Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Rabu (27/3/2024).
Penghargaandiserahkan pada acara pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergiantara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kementerian Dalam Negeri RI(Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP) dan PemerintahDaerah di Wilayah I Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi.
SelainPemprovsu, Kota Bengkulu juga mendapat penghargaan kategori penertibanprasarana, sarana, dan utilitas (PSU) terbanyak. Ada juga Provinsi Jambi, KabupatenKaro dan Kota Medan, yangmendapat penghargaan untuk kategori Monitoring Centre for Prevention (MCP).
Padakesempatan tersebut, Hassanudin memaparkan tentang berbagai capaian yang baik,yang berbasil diraih Pemprovsu.
"Izinkankami menyampaikan capaian seluruh area intervensi MCP tahun 2023 di SumateraUtara yang menunjukkan perbaikan, antara lain untuk pengadaan barang dan jasamencapai 99,32 persen, perencanaan dan penganggaran APBD mencapai 97,5 persen,manajeman ASN 95,75 persen, pengawasan APIP 93,54 persen, pengelolaan BMD 85,31persen, optimasi pajak daerah 83,15 persen dan area perizinan yang barumencapai 74 persen. Secara umum pencapaian ini sudah baik, namun kamitetap concern untuk terus meningkatkan pencapaian nilai MCP lebih substantif danmencapai angka pencapaian 100 persen," beber Hassanudin.
PjGubsu juga menjelaskan, bahwa banyak hal yang sudah dicapai pada tahun 2023.Semua itu merupakan hasil kerja bersama. Kendati demikian, Pemprovsu juga akanterus melakukan perbaikan, melalui dukungan KPK dan Pemerintah Pusat, sertaForkopimda dan instansi vertikal yang ada di Sumut.
Untukmencapai hal itu, lanjut Hassanudin, Pemprovsu akan memulai melalui rencanaaksi dengan memperhatikan indikator dan sub indikator yang masih perluditingkatkan dan dikuatkan, sehingga MCP akan menjadi alat yang dapat digunakanuntuk mendeteksi dini sekaligus untuk mendiagnosa kecenderungan adanya potensiperbuatan korupsi.
Sepertidalam hal mengoptimalkan pajak daerah, Pemprovsu telah meluncurkan aplikasipembayaran pajak daerah secara online, melalui aplikasi e-Samsat SumutBermartabat.
Dengansistem ini, tambah Hassanudin, mempermudah masyarakat untuk membayar pajakdaerah, dan akan dapat menghilangkan potensi Pungli pada pembayaran pajakdaerah. Sistem ini juga memberikan dampak terhadap peningkatan pajak daerah diSumut tahun 2023 yang mengalami peningkatan.
"Dalamhal perencanaan dan penganggaran, khususnya dalam penetapan standar biayasebagai salah satu implementasi atas penggunaan keuangan negara yang harusdikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasakeadilan dan kepatutan," paparnya.
Pemprovsujuga terus memperkuat implementasi SIPD yang sudah dikembangkan olehKemendagri. SIPD membuat data perencanaan, penganggaran, belanja, dan realisasianggaran menjadi terintegrasi, sehingga bisa memantau alokasi anggaran untukpenanganan stunting atau kemisikinan dengan tepat dan cepat yang tersebar diberbagai kegiatan lintas OPD.
"Untukaspek pengadaan barang dan jasa kami terus mengembangkan sistem pengadaanbarang jasa dengan sistem e-Catalog, penataan barang milik daerah, pendataan,pengadministrasian dan pengusaan aset daerah agar tidak dikuasai olehpihak-pihak ketiga. Kerjasama dengan BPN dengan hasil banyaknya bidang tanahyang sudah disertifikatkan, pengembangan pemanfaatan barang milik daerah dengankonsepBest UsedanHigh Use.Untuk aspekperizinan, kami akan terus mengembangkan sarana prasarana, regulasi danpenguatan sdm yang kompeten dan berintegritas. Mendorong optimalisasi pelayananmal pelayanan publik di empat kabupaten kota," terang Hassanudin.
Hassanudinberharap, agar budaya antikorupsi dapat terbangun di Pemprovsu dengan terusmendorong dan mengingatkan seluruh ASN untuk terus memperkuat integritas dalambekerja, jangan mudah tergoda, dan menghindari perbuatan korupsi dalammenjalankan tugas sehari-hari.
"Kamisangat mengharapkan dukungan penuh dari KPK RI untuk memperlancar, memperkuatdan mempercepat komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan para pemangkukepentingan lainnya. Kami yakin melalui dukungan penuh dari KPK, provinsi dan33 kabupaten/kota, dapat mencapai peningkatan capaian nilai dan implementasi 7area intervensi MCP," pungkasnya.
Sementaraitu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Didik Agung mengajak semuapihak untuk berintropeksi diri terkait cerminan korupsi yang ada. Seperti ditingkat negara pada tahun 2022, Indonesia memeroleh nilai 34 dengan rangking110 dari 190 negara. Nilai ini tidak mengalami perubahan pada tahun 2023, yangnilainya juga 34 dengan rangking 115.
"Semakinsedikit, semakin mendekati tingkat korupsi makin tinggi. Kita perbaiki inilebih baik lagi. Dari transparansi internasional Indonesia, sektor politikPemilu berjalan dengan jujur, adil, dan terintegritas, pada sektor praperadilandan penegakan hukum tidak ada kekuatan intervensi, untuk sektor ekonomi danbisnis adanya perbaikan iklim usaha, kemudian kebebasan orang untukmenyampaikan pendapat hal-hal yang tidak sejalan dengan pemerintah. Ini yangmenjadi rekomendasi untuk perbaikan ke depannya," papar Didik.
PembukaanRapat Koordinasi Penguatan Sinergi antara KPK, Kemendagri, BPKP dan PemerintahDaerah di Wilayah I Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi ditandai denganpemukulan gong oleh Pj Gubernur Sumut Hassanudin. Rakor juga dihadiriSekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief S Trinugorho, para bupati/walikotase-Sumut, serta unsur Forkopimda. (**)