Kitakini.news - Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Hassanudin menargetkan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023. Sehingga diharapkan opini WTP tersebut menjadi yang ke-10 berturut-turut yang diperoleh Pemprovsu.
Hal ini diungkapkan Hassanudin usai menyerahkan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2023 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 22, Medan, Kamis (28/3/2024).
Menurut Hassanudin, WTP yang ke-10 berturut-turut menjadi salah satu bukti konsistensi Pemprovsu menyusun laporan keuangan yang akuntabel.
"Kita tentu optimis bisa meraih WTP ke-10, ini menunjukkan konsistensi menyusun laporan keuangan yang akuntabel, sesuai dengan peraturan yang berlaku," cetusnya.
Hassanudin juga meminta kepada seluruh OPD Pemprovsu untuk mempertahankan keberhasilan ini dan diharapkan predikat WTP menjadi budaya birokrasi dan tanggungjawab pengelolaan keuangan negara.
Hassanudin juga berharap Pemprovsu terus mendapat masukan dan saran dari BPK, bukan hanya untuk Pemprovsu, tetapi juga kabupaten/kota.
"Ini harus menjadi kebiasaan kita, kita pertahankan hingga menjadi budaya (WTP), termasuk pemerintah kabupaten/kota, karena itu kami butuh saran dan masukan dari BPK agar kami khususnya bisa mempertahankan capaian kami," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Sumut Eydu Oktain Panjaitan mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti LKPD TA 2023 Pemprovsu dan berharap dukungan dari seluruh Pemda agar pihaknya bisa menyelesaikan kewajiban tepat waktu.
"Kami tentu akan menindaklanjuti LKPD ini dan kami juga butuh kerjasama dari seluruh Pemda agar tugas-tugas kami selesai tepat waktu," beber Eydu Oktain.
Hadir pada penyerahan LKPD Unaudited TA 2023 ini antara lain Sekretaris Daerah Arief S Trinugroho, dan Inspektur Pemprovsu Lasro Marbun. Hadir juga jajaran BPK RI Perwakilan Sumut serta OPD terkait Pemprovsu. (**)