Kitakini.news -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) berhasilmeraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan PemerintahDaerah (LKPD) 2023. Ini merupakan Opini WTP ke-10 berturut-turut yang diperolehPemprovsu sejak tahun 2015.
Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin mengatakan opini WTPmerupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah sebagai bentuk standarisasi laporankeuangan, akuntabilitas dan kepatuhan pada Undang-Undang (UU).
Hassanudin berharap, ini menjadi budaya bagi Pemprovsu danmenjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja.
"Ini bukan prestasi, ini merupakan keharusan bagi pemerintahsebagai bentuk tanggung jawab kita mengelola uang rakyat, saya harap inimenjadi budaya di Pemprovsu dan meningkatkan motivasi kerja," tutur Hassanudin,usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI di Ruang Rapat ParipurnaDPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (27/5/2024).
Hassanudin juga menegaskan, Opini WTP merupakanhasil kerja keras Pemprovsu dalam pengelolaan keuangan daerah. Walau begitu,hal yang lebih penting menurutnya adalah kehadiran pemerintah di tengah-tengahmasyarakat.
"WTP merupakan hasil kerja keras kita bersama, namun yanglebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidupmasyarakat, lewat peningkatan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja,infrastruktur dan lainnya," bebernya.
Sementara itu, Anggota V BPK-RI Ahmadi Noor Supitmengapresiasi capaian Pemprovsu yang berhasil meraih WTP ke-10 berturut-turut.
Ahmadi juga mendorong agar Pemprovsu mengambil langkah lebihkonkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Tidak hanya fokus WTP, tetapi juga meningkatkankesejahteraan rakyat terutama Stunting,18,9 persen masih lebih rendah dari nasional tetapi perlu dikejar hingga 14persen, infrastruktur jalan, tuan rumah PON 2024 dan Pilkada serentak,"paparnya.
Ahmadiberharap Pemprovsu segera menyelesaikanrekomendasi BPK-RI untuk LPKD 2023. Sampai saat ini Pemprovsu telahmenyelesaikan 81,72 persen rekomendasi BPK-RI, melebihi target nasional yang sebesar75 persen.
"Sudah melebihi target nasional 75 persen, tetapikita harap segera diselesaikan rekomendasi tersebut agar tidak menjadi bebanpada Gubernur selanjutnya," terangnya.
Hadir pada penyerahan LHP BPK-RI ini Ketua DPRD SumutSutarto, Auditor Utama Keuangan Negara BPK RI Slamet Kurniawan, Sekda Sumut sertaForkopimda Sumut. Hadir juga anggota dewan DPRD Sumut dan seluruh OPD Pemprovsu.(**)