Kitakini.news -Komisi A Dewan PerwakilanRakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) menyesalkan sikap dan kebijakan DinasKomunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut secara sepihak memotong anggaranke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut sebesar Rp1 Miliar.
Dewan di Komisi A menilai pemotongananggaran dengan dalih efisiensi atau Refocusing itu mengganggu kinerja KPID terutama menghadapi perhelatan PemilihanKepala Daerah serentak Tahun 2024.
"Kita sangat sesalkanpemotongan anggaran tanpa terinformasikan dengan jajaran KPID, sehingga jelasmengganggu kerja-kerja lembaga negaraterrsebut di tahun 2024," cetus Ketua Komisi A DPRD Sumut MuhammadAndri Alfisah BA saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPID danDiskominfo Sumut terkait dengan Refocusing anggaran lembaga negara itu digedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (27/5/2024).
Hadir pada RDP tersebut,Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti, Ketua KPID Sumut AnggiaRamadhan, Wakil Ketua Edward Thahir,para komisoner Dearlina Sinaga, Ramses Simanulang, Muhammad Hidayat, MSyahril dan dari Diskominfo Sumut diwakili Sekretaris Yazid Matondang danjajaran serta BKAD diwakili Kabid perencanaan anggaran Ahmad Syafei.
Sementara itu, dalampemaparannya Sekretaris Diskominfo Sumut Yazid Matondang, menyampaikanpermohonan maaf atas pengurangan anggaran dana hibah di pagu APBD murni2024 untuk KPID Sumut yang ditampung Rp4,5miliar, menjadi Rp 3,5 miliar. Alasannya, demi Refocusing dan penghematananggaran untuk jajarannya.
Mendengar alasan SekdisKominfo itu, Andri Alfisah terlihat kecewa dan tidak memahami pemaknaan Refocusingyang telah dibebankan kepada APBD dua tahun lalu.
"Ini Refocussing hanya dilingkaran dinas tertentu saja atau bagaimana, sehingga berlaku juga untuk KPID,yang memiliki beban tugas cukup banyak," cetus Politisi Muda PartaiDemokrat ini.
Kemudian, Andri mendengarkabar pengurangan ini tidak terinformasikan secara patut dan benar di KPID,yang terkesan membingungkan dan mengganggu kinerja komisi itu.
"Ya kalau memang sepertiitu, tak usah dipakai lagi KPID itu, anggaran Rp3,5 itu belum ideal untuk dinasyang menangani masalah penyiaran di Sumut, dan terlebih menghadapi Pilkada2024," ketusnya.
Hal senada juga dikatakan SekretarisKomisi A Rudi Alfahri Rangkuti juga menyinggung ketidakhadiran Kadis KominfoIlyas Sitorus karena berangkat haji, berakibat rapat tidak dapat menghasilkankeputusan.
"Ini kan dana untuk KPIDterkurangi Rp1 miliar, sungguh besar dari Rp4,5 miliar yang belum memadai untukkerja-kerja di tahun politik," ujar Rudi.
Rudi juga menyesalkan adanyaRefocusing yang dilakukan setelah anggaran disetujui, tanpa membahas seberapabesar seharusnya pemotongan di KPID.
Hal itu dibenarkan Ketua KPIDAnggi Ramadhan, yang selain menyesalkan berkurangnya anggaran yang tidakdibahas di forum resmi, juga mengeluhkan pencairan tiga atau empat hari sebelumlebaran Idul Fitri 2024.
Senada juga disampaikan MSyahril yang menyebut pencairan jelang libur Idul Fitri, terkesan tidak logis,karena saat itu jumlah pegawai sebanyak 21 orang tentu dihadapkan padabiaya-biaya cukup penting dan program yang sudah terjadwal membutuhkan biaya."Sekalian aja gak usah dicairkan," sesal M Syahril.
Dengan anggaran Rp4,5 miliarsaja, kegiatan di komisi itu belum tercukupi secara maksimal. "Apalagihanya Rp3,5 miliar, untuk operasional saja masih kurang," imbuhnya.
Karenanya menyikapi hal itu,Komisi A DPRD Sumut akan menjadwalkan ulang RDP, mengingat Kadis Kominfo IlyasSitorus tidak hadir, sehingga tidak dapat diambil kebijakan.
"Kita jadwalkanrapat lanjutan, dengan inti solusi dan langkah yang harus diambil, karena KPIDmemiliki tugas berat mengawasi pelanggaran penyiaran yang berpotensi menggangguPilkada 2024," pungkas Rudi.(**)