Kitakini.news -PenjabatGubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu), Hassanudin menghadiri peluncuran Government Technology (GovTech)Indonesia yang bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).Peluncuran platform layanan publik digital terintegrasi tersebut dilakukanlangsung oleh Presiden RI Joko Widodo.
"Hariini kita menghadiri peluncuran GovTech yang bernama INA Digital, fungsinyamemadukan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di banyakaplikasi, Pemprovsu sendiri telah memiliki SADA INA atau Satu Data (SADA)Indonesia (Ina), idenya sama dengan INA digital ini, yaitu menyatukan semuaaplikasi ke dalam satu wadah, untuk mempermudah masyarakat mendapatkanlayanan," jelas Hassanudin, usai peluncuran.
SADAINA tersebut merupakan upaya Pemprovsu untuk mempercepat transformasi digitaluntuk birokrasi dan pelayanan publik. Pemprovsu berkomitmen untuk terusmelakukan percepatan dan integrasi seluruh data Pemprov dan pemerintah daerahagar menjadi satu wadah.
"Kitaterus komit, kebut transformasi digital, kita juga mengintegrasikan data pemerintahprovinsi dan Pemkab/Pemko, kita upayakan agar semuanya menjadi satu," imbuhnya
SelainSADA INA, Pemprovsu juga melakukan berbagai upaya percepatan transformasidigital lain, seperti pembayaran pajak kendaraan melalui e-Samsat,simitrasumut.com, perpustakaan digital,memberikan pelatihan program Fast Trackuntuk 1.000 UMKM.
Upayayang dilakukan pemprov dan pemerintah daerah lain di Sumut, juga menjadikanIndeks Daya Saing Digital Sumut sekarang masuk 10 besar nasional.
Sebelumnya,Presiden RI Joko Widodo mengatakan pentingnya integrasi berbagai aplikasi danlayanan digital pemerintah ke dalam portal pelayanan publik dan portaladministrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepadamasyarakat.
KepalaNegara juga menyebut, saat ini ada 27.000 aplikasi yang ada di lingkuppemerintah, dari pusat sampai daerah, yang perlu diintegrasikan.
GovTechIndonesia yang diberi nama INA Digital mewujudkan pelayanan publik yang lebihberkualitas, tepercaya, dan efisien.
MenurutJokowi, lahirnya INA Digital merupakan langkah awal percepatan transformasilayanan digital pemerintahan Indonesia.
"Setiapkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukanintegrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh lagi merasa datayang dipunya miliknya sendiri. Tidak akan maju kalau masih seperti itu.Tinggalkan praktik dan mindset lama," bebernya.
SementaraMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) AbdullahAzwar Anas mengatakan ada beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam satuportal pelayanan publik.
Layananprioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan,kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online,izin keramaian, dan layanan aparatur negara.
Selamaini, lanjut Anas, ketika warga butuh layanan A, maka harus mengunduh aplikasiinstansi A dan mengisi data di aplikasi tersebut. Lalu ketika warga perlulayanan B, maka harus mengunduh aplikasi B dan kembali mengisi data. Prosesnyaberulang. Padahal ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Yang terjadi,teknologi bukannya mempermudah, malah mempersulit warga.
"Makasesuai arahan Bapak Presiden, tidak boleh lagi prosesnya berbelit meskipunsudah memakai teknologi. Di sinilah pentingnya interoperabilitas layanan, yangdi dalamnya menyaratkan adanya pertukaran data. INA Digital bertugasmengintegrasikan layanan tersebut," ujarnya. (**)