Kitakini.news -ReformaAgraria merupakan sebuah upaya penting dan strategis dalam rangka mewujudkankeadilan agraria, pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
Selainitu, reforma agraria juga bukan hanya sekadar program redistribusi lahan,tetapi mencakup berbagai aspek yang lebih luas, seperti peningkatan kapasitasmasyarakat, pengembangan infrastruktur serta penguatan kelembagaan danregulasi.
Halitu disampaikan Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu), Hassanudin saatmenghadiri Rakor Reforma Agraria Provinsi Sumut Tahun 2024 di Medan, Kamis (6/6/2024).
Hassandinjuga menyambut baik pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) PenyelenggaraanReforma Agraria Provinsi Sumut Tahun 2024. Hal tersebut menjadi momenmerumuskan langkah-langkah strategis ke depan.
"Sepertiyang pernah saya sampaikan, secara garis besar ada 3 hal yang ingin diatasimelalui reforma agraria, yaitu perihal ketimpangan penguasaan tanah negara,konflik agraria yang timbul akibat tumpang tindih distribusi lahan di masalalu, serta perihal krisis sosial dan ekologi di pedesaan," ujarnya.
"Rapatkoordinasi yang kita laksanakan hari ini adalah momentum penting untukmengevaluasi capaian selama ini, mendiskusikan tantangan yang dihadapi, sertamerumuskan langkah-langkah strategis ke depan dalam rangka mempercepatimplementasi reforma agraria di Sumut," bebernya.
Hassanudinjuga mengungkapkan, reforma agraria saat ini dimaknai sebagai penataan asetplus penataan akses. Penataan aset, dalam hal ini adalah aktivitas pemberiantanda bukti kepemilikan atas tanah (sertifikasi hak atas tanah).
Sedangkanpenataan akses adalah, lanjut Hassanudin, penyediaan dukungan atausarana-prasarana dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dukungan pasar,permodalan, teknologi, dan pendampingan lainnya, sehingga subyek reformaagraria dapat mengembangkan kapasitasnya.
"Sayamengapresiasi kerja keras dan komitmen seluruh anggota gugus tugas yang telahberusaha maksimal dalam menjalankan tugasnya. Namun, kita semua menyadari bahwaperjalanan ini masih panjang dan membutuhkan kerjasama yang lebih erat antar seluruhpemangku kepentingan. Oleh sebab itu, saya minta seluruh jajaran OPD terkaitProvinsi Sumut dan pemerintah kabupaten/kota segera melakukan langkah-langkahpercepatan," tukasnya.
Selainitu, Hassanudin menyebutkan beberapa poin penting sebagai bahan pertimbangandalam rapat koordinasi. Pertama, proses pemetaan dan verifikasi lahan harusdilakukan dengan cermat dan transparan. Ini adalah langkah awal yang sangatkrusial untuk memastikan bahwa redistribusi lahan dilakukan secara adil dantepat sasaran.
"Kedua,diperlukan penguatan kelembagaan dan penyesuaian regulasi agar implementasireforma agraria dapat berjalan lebih efektif. Peran aktif pemerintah daerah,tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat sangat diperlukan dalam halini," terangnya.
Ketiga,tambah Hassanudin, reforma agraria tidak akan berhasil tanpa adanyapemberdayaan masyarakat. Program-program pendukung seperti pelatihan, aksespemodalan dan pendampingan harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapatmengelola lahan secara produktif dan berkelanjutan.
"Keempat,terkait pengawasan dan evaluasi yang ketat perlu dilakukan untuk memastikanbahwa program reforma agraria berjalan sesuai rencana. Sistem monitoring yangbaik akan membantu mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi secara cepatdan tepat," paparnya.
Sementaraitu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut Askanimengatakan, sudah melakukan tiga kali penunjukkan lokasi objek di daerah. Padatahun 2022, objek yang dipilih adalah aset dari Pangdam atau Kodam yangterletak di Tuntungan dengan luas 1.000 hektare.
"Menurutdata dari Kementerian Keuangan, dari jumlah tersebut 700 hektare milik TNI dan300 hektare milik masyarakat. Ini sudah kita lakukan identifikasi dan pemetaandan sudah selesai, tinggal penyelesaian mana punya masyarakat," terang Askani.
Kemudianpada tahun 2023, ada tiga lokasi objek yang ditetapkan yakni di Simalungun,Toba, dan Medan. Untuk di Toba, ada sekitar 2.500 warga yang tanahnyabermasalah dan sudah diselesaikan. Kemudian BPN melakukan lakukan identifikasidan iventarisasi.
"Harusnyatahun ini diterbitkan sertifikat melalui redistribusi tanah. Ternyata masih adamasalah, ketika dilakukan sosialisasi hanya sebagian masyarakat yang datang.Objek kedua, kita melakukan join survei Danau Toba dengan BWS. Yang ketiga,kita melakukan penataaan masyarakat pesisir di Belawan dalam rangka kegiatanreforma agraria," tuturnya.
Padatahun ini, objek yang ditetapkan adalah di Kabupaten Sedangbedagai (Sergai).Ada HGU yang sudah berakhir pada tahun 2012. Luasnya lahannya 499 hektare. Izinyang dikeluarkan adalah usaha tambak. Namun karena tambak tidak berpotensi,dilakukan perubahan menjadi sawit.
"Sayangnyaperubahan peruntukan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen izin perubahankomoditi. Karena tidak ada perubahan maka lahan tersebut tercatat sebagai tanahterlantar, meski sudah ditanami sawit," jelasnya.
Dariluas 499 hektare, seluas 100 hektare masuk dalam kawasan hutan. Dari jumlah 499hektare, ada 174 hektare yang dikalim sekelompok masyarakat, bahwa itutanahnya. Kemudian ada lagi dari penggarap lain.
"Objekinilah yang kita kawal sampai akhir tahun ini. Menurut saya urusan hak atastanah bukan semata-mata urusan BPN, tapi urusan kita semua. Urusan Pemda,kelautan, kehutanan, ayo duduk bersama," pungkasnya.
Hadirpada acara tersebut, Direktur Pengendalian Hak Tanah Ahli Fungsi LahanKepulauan dan Wilayah Tertentu Kementerian Agraria dan Tata Ruang BadanPertanahan Nasional RI Andi Renald, Forkopimda Sumut, Asisten Pemerintahan danKesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung, Kepala Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Hasmirizal Lubis, dan perwakilan BPN se-Sumut. (**)