Kitakini.news -AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Irene Yusiana Roba Putrimempertanyakan kebijakan Komite BP Tapera yang dipimpin Menteri PUPR BasukiHadimuljono.
"Sebagaimanakita ketahui, Kementerian yang memimpin untuk sektor perumahan ini adalahKementerian PUPR, apalagi Pak Menteri Basuki juga bagian dari Ketua Komite BPTapera. Kami di Komisi V ini paling banyak ditanya masyarakat danwartawan. Jadi bagaimana data tentang kebutuhan perumahan bagi pekerja diIndonesia? Karena selama ini saya belum menemukan hitungan data detail mengenaiproyeksi kontribusi Tapera bagi kebutuhan perumahan para pekerja, baik ASNmaupun pekerja swasta," beber Irenen di Jakarta, Jumat (7/6/2024).
Halini disampaikan Irene merespon kebijakan pemerintah dalam mengatasi kesenjanganangka kebutuhan rumah (Backlog)kepemilikan rumah seluruh rakyat Indonesia melalui program Tabungan PerumahanRakyat (Tapera) hingga kini terus menuai polemik dan sorotan publik.
Irenenmengungkapkan, bahwa ada dua poin yang ia tanyakan Pertama yakni hitunganGapatau kebutuhan yang bisa dipenuhioleh Tapera itu seperti apa?
"Sayamohon ada perhitungan detail dari Dirjen Perumahan misalnya untuk ASNbagaimana? untuk pekerja swasta juga bagaimana," cetusnya.
Poinkedua, lanjut Politisi PDI Perjuangan ini, dirinya juga mempertanyakan perihalapakah kebijakan Tapera tersebut juga berlaku wajib bagi pekerja swasta yangselama ini sedang menjalani cicilan KPR ataupun yang selama ini sudah mempunyaiwarisan rumah.
"Tapera gimana nih, Pak? kalau pekerja swasta yang sudah mencicil KPR-nyaselama ini atau yang sudah punya warisan selama ini sudah punya rumah nggakbutuh lagi perumahan apakah masih diwajibkan?," cetusnya.
Masih kata Irene, sebagai Anggota DPR, ia juga merasa seringkalikebingungan atas beberapa penjelasan dari pemerintah yang mengatakan kebijakanTapera merupakan subsidi dari masyarakat yang mampu untuk nantinya subsidikepada yang tidak mampu.
"Mohon maaf, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negaramemberi subsidi. Kalau sesama warga negara namanya gotong-royong. Alangkahmalunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan yangmasyarakat hadapi. Jadi Pak, mohon penjelasan tentang Tapera karena saya yakindi sini banyak wartawan, masyarakat juga menunggu menanti soal itu,"pungkasnya. (**)