Kitakini.news -Pengangkatan guruhonorer tak hanya sekedar domain dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset danTeknologi (Kemendikbudristek), melainkan harus melibatkan beberapa Kementerianlain, mulai dari sisi teknis perekrutan hingga anggaran.
Demikiandisampaikan Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI),Dede Yusuf Macan Effendi merespon kejelasan nasib ribuan guru denganstatus Prioritas 1 (P1) hasil seleksi PPPK 2021 yang belum menemukan titikterang.
Sepertidiketahui, di Jawa Tengah dan Jawa Barat, proses tersebut masih menyisakanribuan orang yang hingga saat ini disinyalir masih belum mendapatkan penempatantugas sebagai ASN atau bahkan sekadar maju ke tahap pemberkasan.
"Perludiketahui bahwa proses ini bukan domainnya Kementerian Pendidikan saja. Disituada Kemenpan-RB sebagai panitia seleksinya, lalu ada juga Kemendagri yangmenawarkan kepada daerah untuk menyiapkan formasi dan ada kementerian keuanganyang menyiapkan alokasi anggarannya. Mungkin Kemendikbud lebih kepada jumlahkebutuhan dan bagaimana seleksi, asesmen dilakukan," beber Dede Yusuf diJakarta, Rabu (19/6/2024).
Sebelumnya, Dede Yusuf memaparkanbahwa konsep peralihan pegawai honorer menjadi PPPK sebenarnya berawal sejak2018. Adapun skema pengangkatan PPPK yang disepakati oleh Kemenpan-RB,Kemendagri, Kemendikbud dan Kementerian lain baru dirancang ada 2020. Skematersebut lantas menghadirkan program rekrutmen satu juta guru PPPK.
Guruyang masuk dalam prioritas satu (P1) sendiri adalah guru lulus passing grade(PG) hasil seleksi PPPK 2021 yang tidak mendapatkan formasi. Politisi PartaiDemokrat itu mengatakan bahwa meski proses program tersebut telah berjalan,Komisi X DPR RI tetap mendorong adanya afirmasi termasuk bagi mereka yangberada ambang usia tertentu.
"Dalamproses perjalanannya pun Komisi X mendorong agar terjadi afirmasi, demiafirmasi sehingga yang usianya sudah di atas 40 keatas kalau nggak salah yabisa lolos. Lalu kemudian turun lagi 35 (tahun) banyak yang sudah lolos.Berdasarkan laporan Kemendikbud, terakhir kita kurang lebih sekitar 700 ribulebih sudah lolos," terangnya.
Tak hanya ditingkat pusat, pemerintah daerah baik provinsi dan kota/kabupatenjuga disebut memiliki andil besar dalam mengurai polemik guru dengan status P1.
Masihkata Dede Yusuf, bahwa pengajuan formasi bagi PPPK guru dilakukan olehpemerintah daerah, sehingga tanpa adanya pengajuan formasi oleh pemda makabelum ada pula ruang untuk mengakomodasi para guru dengan status P1tersebut.
Dilansir dari berbagai sumber, pemerintah menargetkan akan menuntaskanrekrutmen 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) padaakhir 2024. Rekrutmen 1 juta guru PPPK tersebut berasal dari tenaga gurunon-ASN (honorer) dan THK-II yang selama ini telah mengabdi. (**)