Kitakini.news - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara(DPRD Sumut), Jumadi mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti laporansiswi SMA Negeri 8 Medan yang tidak naik kelas hanya dikarenakan masalahabsensi, yang diduga gegara orangtua siswi tersebut melaporkan oknum kepala sekolahnya kePoldasu.
"Kita minta laporan siswa tak naik kelas itu ditindaklanjuti agar tidakterjadi diskriminasi terhadap prestasi anak di dunia pendidikan. Apalagi di SMA8 yang kita lihat selama ini berjalan dengan baik," cetus Jumadi kepadawartawan melalui sambungan seluler di Medan, Senin (1/7/2024).
Hal ini disampaikan Jumadi merespon viralnya video yangberedar 22 Juni 2024 lalu, yang memperlihatkan seorang pria bernama Coki Indramelayangkan protes ke pihak sekolah SMA 8 Medan, lantaran anaknya berinsial MSFsiswa kelas XI tidak naik kelas bersebab absen, yang diduga karena oknum kepalasekolah itu dilaporkan ke Poldasu atas dugaan korupsi dan pungutan liar.
Jumadi juga sangat menyesalkan langkah yang diambil oknum kepala sekolahtersebut yang mengaitkan ketidaklulusan sang siswa dengan dugaan korupsi yangsudah dilaporkan Coki Indra ke Poldasu.
Padahal berdasarkan laporan, sambung Politisi PKS ini, nilai ujian yangdiperoleh siswi MSF ini cukup bagus dan memuaskan, bahkan hasil rapornyaterbilang baik, termasuk siswi yang berprestasi pada semester l, sehinggaterkesan aneh kalau kemudian dia tidak naik kelas gara-gara absen.
Tak hanya itu, Jumadi juga tidak melihat aturan kurikulum di KementrianPendidikan yang mengharuskan pimpinan sekolah mengambil langkah untuk tidakmeluluskan siswa akibat ketidakhadiran yang bersangkutan.
"Yang saya ketahui, jika seorang siswa tidak hadir beberapa hari, biasanyakepala sekolah melalui wali kelas diberitahu alasannya, dan diberi peringatanagar mematuhi disiplin. Kalau kemudian masih tidak hadir juga, biasanya orangtuasiswa dipanggil untuk mengetahui penyebab tidak hadirnya anak mereka dandisertai surat pernyataan," bebernya.
Sebagai sekolah pemerintah, masih kata Jumadi, parapimpinan sekolah memiliki tanggungjawab yang besar. Tidak hanya menegakkandisiplin, tetapi juga berusaha ikut mencerdaskan anak-anak didik mereka agarmenjadi siswa yang mandiri, tangguh dan berkompeten di bidangnya.
"Dan yang terpenting menjauhkan sikap-sikap sentimen, sakit hati yangtidak mencerminkan naluri seorang guru, atau pendidik yang berkewajibanmendidik, mengayomi dan membimbing serta ikut memecahkan berbagai masalah disekolah atas dasar musyarawah, yang melibatkan para guru, wali murid danorangtua siswa.
Maka dari itu, sambung Jumadi, dirinya mendesak Kepala Dinas PendidikanSumut (Kadisdiksu) Abdul Haris Lubis dan arapat penegak hukum untuk pro aktifdan menuntaskan masalah tersebut di atas, agar tidak terjadi preseden burukdalam dunia pendidikan.
"Harus diklarifikasi juga mengapa itu bisa terjadi, masa gara-gara tidakhadir di sekolah, siswa yang prestasi bagus, tidak naik kelas," ketusnya.
Lebih lanjut Jumadi menerangkan, permasalahan orangtuasiswa melaporkan dugaan kasus yang melibatkan oknum kepala sekolah tersebut,sebaiknya tidak disangkutpautkan pada sang anak berprestasi yang kemudiandijadikan korban.
"Ini sungguh tidak patut dijadikan alasan atau sentimen dengan laporandugaan korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan berkaitan dengan dana bantuanoperasional sekolah (BOS), itu," tegas Jumadi.
Menurutnya, jika dalam pemeriksaan dan klarifikasi secara menyeluruh nantiditemukan indikasi pelanggaran hukum terhadap oknum kepala sekolah tersebut,dirinya minta ditindaklanjuti agar ada kejelasan, sehingga tidak terjadisimpang siur yang dikhwatirkan memperburuk citra di dunia pendidikan,
Jika kemudian oknum kepala sekolah terbukti melakukan pelanggaran hukum,harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. "Ini dimaksudkan agar jadi pelajaranberharga dan tidak dijadikan contoh bagi pemimpin sekolah lainnya," tandasnya.(**)