Kitakini.news - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah SumateraUtara (DPRD Sumut), Zeira Salim Ritonga mendesak Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK) mengusut tuntas laporan data pemain judi online,1.000 diantaranya diduga oknum anggota dewan.
"Jika terbukti bermain, siapapun dia termasuk oknumpenyelenggara negara bahkan anggota dewan sekalipun, harus diberi sanksi hukummaksimal," cetus Zeira kepada wartawan melalui sambungan seluler dari Medan,Senin (1/7/2024).
Hal ini dikatakan Zeira Salim merespon laporanKepala PPATK Ivan Yustiavandana yang menyebut sekitar 1.000 orang lebih anggotaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) didugaterlibat judionline, dengan transaksi menyentuh Rp25 Miliar saatRapat Kerja Dengan Komisi III DPR RI, Rabu (26/6/2024) yang menemukan paraoknum legislatif yang diduga terlibat judionline,dengan 63ribu transaksi.
Menyikapi hal itu, Zeira Salim mengaku prihatin ataslaporan yang dikhawatirkan bisa yang mencoreng lembaga terhormat itu dan telahmembuktikan judionlinesudah merangsek ke semua kalangan,tidak terkecuali ke anggota dewan.
Kendati demikian, sambung Politisi PKB ini, sebagailembaga independen yang didirikan untuk mencegah dan memerangi pencucian uangdi Indonesia, PPATK didesak secara transparan membuka seluruh data, yang didugaterdapat 2,5 juta lebih pelanggan judionline.
"Ini sepatutnya menjadi perhatian pemerintah, untukbersama membuka semua data pengguna judionline, dan lakukan tindakanhukum," ungkapnya.
Zeira juga mengungkapkan bahwa judionlinesudahmerusak sendi-sendi kehidupan, mulai dari kalangan masyarakat sampai aparaturnegara dan pemerintah harus mengambil langkah-langkah ofensif dengan tindakanhukum dan penutupan akses situs permainan haram itu.
Dirinya juga menegaskan, pemerintah melalui aparatpenegak hukum, termasuk Kapolri untuk bertindak tegas terhadap para bandar danoknum atau korporasi yang membekengi kegiatan yang dijalankan menggunakantelepon selular itu.
Berkaitan dengan disebutkannya terdapat sekitar 1.000oknum anggota dewan diduga main judionline, Zeira menandaskan,siapapun harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.
"Bukan hanya anggota dewan, semuanya, baik aparatur yangmembekengi dan juga masyarakat yang bermain judionline, lakukantindakan hukum," ujarnya.
Terhadap dewan sendiri, apakah bisa dicopot ataudiberhentikan, Zeira berpendapat, Badan Kehormatan Dewan dan aparat kepolisianharus bersinergis untuk membuktikannya hingga diproses di pengadilan.
"Setelah itu, baru bisa diambil tindakan seperti apa,tidak tertutup kemungkinan akan dlberhentikan, dan diganti," sebutnya.
Menyebut maraknya judionline, Zeira tidakmenampiknya, karena sekarang pemainan itu bisa diikuti siapa saja.
"Ini fenomena sosial yang terjadi saat ini, bukan hanyadewan bahkan orang yang gaji pas-pasan banyak yang terjerumus judionline,yang diduga terjadi, mulai dari lingkungan, kurangnya pendidikan agama, ataumemang gencarnya promosi judionline, sehingga membuat masyarakatmudah untuk mengaksesnya," pungkas Zeira.
Menyinggung suara miring ada upaya melegalkan judionline,Zeira dengan tegas menolaknya. "Saya tidak setuju," tegas Bendahara DPW PKBSumut, ini.(**)