Kitakini.news -Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSumatera Utara (DPRD Sumut) mendesak pemerintah segera menutup perlintasanKereta Api (KAI) yang tak terjaga. Selain itu juga mencari solusi bagiperlintasan liar (tidak terdaftar).
Hal tersebut disampaikan Anggota KomisiD DPRD Sumut Yahdi Khoir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sumutbersama Dinas Perhubungan Sumut (Dishub) dan instansi terkait lainnya di gedungwakil rakyat Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (13/8/2024).
Pada kesempatan itu, Yahdi Khoir jugamendesak pemerintah untuk segera menggunakan palang manual yang lebih efisiendengan melibatkan partisipasi masyarakat, sebagai solusi untuk mengakali biayamahal pemasangan sistem palang otomatis.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRDSumut, Benny Sihotang juga menyampaikan kritik pedas kepada Pj Gubernur SumutAgus Fatoni yang sampai saat ini belum memberikan solusi konkret untukmeningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang.
Benny menekankan, bahwa perhatian sajatidak cukup tanpa disertai tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah krusialini.
"Atensi saja tidak cukup, perlu adatindakan nyata. Supaya masalah ini ada solusi dan tidak lagi korbanberjatuhan," tegasnya.
Sebelumnya, Dishub Sumut melalui berbagaiupaya yang dilakukan, mulai dari peningkatan infrastruktur hingga pelatihanSDM.
"Dishub Sumut berharap dapat memberikanrasa aman bagi masyarakat Sumatera Utara saat melintasi jalur kereta api, dansecara signifikan menurunkan angka kecelakaan di perlintasan sebidang," ujarKadishub Sumut Agustinus dalam RDP tersebut.
Menurut Agustinus, pihaknya telah mempertegasupayanya dalam menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang, yang telahmenjadi ancaman serius bagi keselamatan publik.
Agustinus juga menyampaikankeprihatinannya atas 279 kasus kecelakaan yang terjadi sejak 2018 hingga Juli2024, yang sebagian besar terjadi di perlintasan tanpa penjagaan. Dari 279kecelakaan itu, tercatat 72 nyawa melayang, 73 korban luka berat dan 145 lukaringan.
Masih kata Agustinus, saat ini pihaknya sedangmenggencarkan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat dan memastikankompetensi petugas jaga palang pintu melalui sertifikasi.
"Perlintasan sebidang adalahmasalah serius yang memerlukan penanganan segera. Selain infrastruktur,peningkatan kesadaran dan disiplin masyarakat sangat krusial," imbuhAgustinus.
Agustinus juga mengungkapkan, bahwapihaknya telah menjalin kerjasama dengan Akademi Perkeretaapian Madiun untukmenyertifikasi penjaga perlintasan dengan harapan, langkah ini akan secarasignifikan mengurangi angka kecelakaan.
Selain itu, Agustinus juga menekankan pentingnyasinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya dalam upayamengatasi masalah ini. Kampanye keselamatan juga digencarkan dengan melibatkantokoh agama dan masyarakat, agar kesadaran akan pentingnya keselamatan diperlintasan sebidang semakin meningkat.
Agustinus menambahkan, untuk delapanperlintasan kereta api di jalan provinsi, pihak telah melengkapi seluruhperlintasan dengan fasilitas keselamatan seperti rambu dan marka jalan.
"Saat ini kami sedang membangunsatu unit palang pintu perlintasan di ruas jalan DI Panjaitan, di Kota TanjungBalai. Secara bertahap, kami akan lengkapi pada tujuh perlintasan di daerahlainnya," imbuhnya.
RDP ini turut dihadiri Kepala BalaiTeknik Perkeretaapian Kelas 1 Medan Jimmy Michael Gultom dan Vice President PTKAI Divre I Sumut Arie Fathurrochman. (**)