Kitakini.news -Kepala Inspektorat Deli Serdang, Edwin Nasutionmengklarifikasi terkait video ricuh antara dirinya dan oknum yang mengakuwartawan di depan kantornya belum lama ini. Ia menyebut bahwa yang bersangkutanseakan main todong kamera ke arahnya.
"Saya mohon maaf kepada teman-teman wartawan yangtelah bekerja profesional selama ini. Tetapi saya merasa kemarin itu, menurutsaya cara oknum wartawan kepada saya, main todong tanpa memulai pembicaraanyang baik," ujar Edwin menanggapi video dan berita yang menyudutkandirinya, Kamis (17/10/2024).
Menurut Edwin, cara seperti itu sangat tak lazim sertamenunjukkan sikap arogan dan tendensius. Mengingat apa yang dimaksudkan oknumwartawan itu, bukan menyangkut soal dirinya. Meskipun begitu, secara organisasisikap anggotanya tetap harus dievaluasi dan diberikan peringatan.
"Kita mengakui memang ada disebutkan anggota kitayang diduga pada saat berfoto, berpose dengan mengacungkan jari tertentu danitu memancing komentar publik. Terkait dugaan itu, pegawai tersebut udah kitapanggil untuk diproses, diperiksa dan dijatuhi hukuman disiplin, serta yangbersangkutan juga sudah dipanggil Bawaslu Deliserdang" ungkapnya.
Namun Edwin menyayangkan sikap oknum yang menurutnyawartawan itu, menodongkan kamera ke arah wajahnya. Sebab, biasanya dalam halkonfirmasi, ada pembicaraan offtherecord,guna menghindari hal-hal tidak diinginkan.
"Saya beberapa kali bertemu rekan rekan wartawan,terkait hal tertentu. Caranya, mereka datang ke saya, bicara baik-baik,sampaikan maksud baik-baik. Saya paham ini masalah publik, tetapi caranya tidakbisa arogan juga lah, ayo kita bersahabat untuk membangun Deliserdang dan sayasiap berdialog dengan rekan-rekan wartawan" katanya.
Menanggapi masalah ini, Pengamat Sosial dan InformasiPublik, M Iqbal menilai bahwa sikap Kepala Inspektorat Deliserdang terkesansedikit kesal dengan cara oknum yang merekam secara langsung dirinya, seolahinterogasi itu dilakukan kepada tersangka korupsi, apalagi dari video yangberadar, Edwin Nasution seperti sudah kenal dekat dengan wartawan.
"Dari gesturnya yang menggaruk-garuk kepala dantersenyum sambil diwawancara, menunjukkan bahwa pejabat itu sejatinya sudah kenaldengan wartawan yang dihadapinya. Yang kurang pas, mengapa setelah beberapasaat, baru pejabat itu sadar ada yang merekam, dan dia pertanyakan apakah sudahada minta izin untuk membuat video. Mungkin maksudnya, di awal tidak adawawancara video. Inikan seperti ada yang tidak cocok, jadi perlu penjelasanyang lengkap," ujarnya.
Dirinya berharap para pejabat untuk mempertimbangkansegala sesuatu baik tindakan maupun ucapan di hadapan publik, sebelum dilakukandan diucapkan. Sebab apapun yang keluar dari seorang pejabat, selama masihmenyangkut tugas dan fungsi publiknya, itu menjadi hak publik.
"Ya mungkin ini menjadi pelajaran bagi parapejabat untuk lebih bijak dalam menghadapi awak media. Apalagi yang dipertanyakanjuga soal aparatur negara yang terpublikasi. Walaupun kita belum tahu, apakahfoto itu dipublikasikan sengaja atau memang dicari-cari dokumen dan bocor keranah publik. Apalagi ada yang mengaitkan dengan persoalan keberpihakan, jadisebaiknya kita beri waktu Inspektorat membina anggotanya", katanya.
Dalam beberapa pengalaman, Iqbal menyebutkan bahwauntuk sesi foto, terutama soal mengacungkan jari tertentu di masa Pemilu atauPilkada, biasanya langsung diberikan peringatan oleh pimpinan. Jika terlanjur,diminta agar foto tidak dipublikasikan.
"Kalau sudah tersebar ke banyak orang, wajar sajamenjadi incaran wartawan untuk meminta klarifikasi dari yang bersangkutan, ataupaling sederhana itu ke pimpinannya. Hanya saja, untuk tindaklanjut olehwartawan, biasanya konfirmasi langsung dan minta persetujuan dari narasumber,khususnya untuk video. Kalau memang tak mau menjawab, ya di berita tinggaldijelaskan bahwa narasumber tak bersedia berkomentar," jelasnya.
Sedangkan terkait tudingan arogan, Iqbal mengatakanada unsur subjektif antara Kepala Inspektorat dan oknum wartawan, yangdimungkinkan bahwa keduanya sudah saling mengenal. Sementara soal isu tudiganmemihak kepada Paslon tertentu di Pilkada Deliserdang, ia menegaskan bahwadalam kode etik Jurnalistik, wartawan Indonesia harus independen.
"Secara psikologi, keberpihakan dimanapun akanmempengaruhi sikap dan mengganggu profesionalitas bekerja. Kode etikjurnalistik pertama itu, adalah independen. Dan jangan lupa, ada istilah offtherecord sebelum ada putusan yangbersifat hukum tetap atau yang berpotensi menyangkut nama baik seseorang atauancaman lain. Ya dalam sesi wawancara juga biasanya ada itu kan, (pejabat) silakangunakan itu jika diperlukan," sebutnya.
Dari kejadian itu, Iqbal berharap para pejabat lebihtenang menghadapi wartawan dan tak perlu takut. Namun bukan berarti dianggaptidak penting. Karena menurutnya, wartawan profesional itu, selalu mencarifakta dan kebenaran, bukan mencari-cari kesalahan. Serta menjaga etika danprofesionalitas dalam bekerja.