DPR-RI: Pembatasan Distribusi LPG 3 Kg Jangan Sampai Sengsarakan Rakyat

- Senin, 19 Desember 2022 08:03 WIB

Warning: getimagesize(https://cdn.kitakini.news/uploads/images/202212/tinywow_WhatsApp_Image_2022-12-19_at_2_46_09_PM_99570021.png): Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/u808140588/domains/kitakini.news/public_html/amp/detail.php on line 176


Kitakini.news – Pemerintah diminta mempertimbangkan denganmatang persoalan teknis rencana pembatasan pendistribusian gas LPG 3 kilogram kepadamasyarakat mulai tahun 2023 mendatang. Jangan sampai pemberlakuan tersebutmalah akan menyulitkan masyarakat.

 

Anggota Komisi VII DPR-RI Mulyanto mengatakan, pemerintah harusmemastikan lebih dulu akurasi basis data yang akan digunakan untuk pembatasandistribusi LPG 3 kg itu. Jangan sampai ada masyarakat miskin yang malah tidakterdata.

 

“Pemerintah harus dapat memastikanbahwa penggunaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem(P3KE) sebagai dasar pembatasan pendistribusian LPG 3 kg memang benar-benarefektif dan akurat sehingga tidak menyulitkan masyarakat,” tegas sepertidilansir dari laman resmi dpr.go.id,Minggu (18/12/2022).

 

Mulyanto menambahkan di satu sisimemang rencana pembatasan distribusi ini harus dilaksanakan. Mengingat bebanAPBN saat ini cukup berat. Apalagi ketika harga LPG internasional dan nilaitukar dollar AS kian melambung.

 

Selain itu pembatasan ini juga perlu dilakukan agarpenyaluran LPG 3 kg tepat sasaran. “Persoalannya adalah pada pendataan. Inimasalah serius karena data Pemerintah berbeda-beda. Apalagi saat ini, pemerintahakan menggunakan data baru, yakni data P3KE.

 

Mulyanto juga menyarankan, sebaiknya pemerintah melakukansinkronisasi data dengan data-data yang telah ada yang selama ini dipakaisecara akurat, baru melaksanakan uji coba terbatas lebih dahulu.

 

“Kemudian dievaluasi sebelum memberlakukan kebijakan inisecara luas. Jangan serta-merta diterapkan. Ini bisa kacau di masyarakat,” cetusnya.

 

Masih kata Mulyanto, pemerintahdiharapkan bertahap dan konsisten dalam menerapkan kebijakan ini. Janganseperti pembatasan BBM yang menggunakan MyPertaminayang akhirnya maju-mundur dan malah tak terdengar lagi beritanya hari ini.

 

“Bagusnya dimulai dahulu dengan pembatasan BBM, agar tepatsasaran. Kalau sukses baru dilanjutkan untuk distribusi LPG. Ini perlusinkronisasi dan persiapan yang matang. Apalagi kita tengah memasuki tahunpolitik. Jangan sampai menimbulkan kebisingan baru yang tidak perlu,” pungkasnya.

 

 

Redaksi 


Tag:

Berita Terkait

News

Diskominfo Medan Gelar Sosialisasi untuk Mencegah Ancaman Siber

News

DPRD Kota Medan Terima Kunjungan DPRK Aceh Besar untuk Pelajari Potensi PAD

News

PGN Cetak Kinerja Positif di Triwulan III 2024, Pendapatan Meningkat 5%

News

Justim Hubner Diturunkan, Timnas Dalam Kondisi Prima Hadapi Australia

News

Timnas U-19 Indonesia Siap Hadapi Malaysia di Semifinal ASEAN U-19 Boys Championship 2024 Malam Ini

News

Pasca Penembakan Donald Trump, Berikut Korban Hingga Terduga Pelaku...