Kitakini.news - Untuk memastikan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) mencapai tujuan yang ditargetkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan mengevaluasi guna memastikan, adanya penguatan kelembagaan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan kualitas belanja desa.
"Program nasional ini sudah dua tahap di Sumut dan perlu kita kaji apakah memang berdampak pada penguatan Pemerintahan Desa, terutama dalam mengelola dana desa," ujar Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun kepada wartawan di Medan, Selasa (21/11/2023)
Menurut Lasro, Pemprovsu tidak boleh hanya berperan melakukan pembinaan, pengawasan, dan sebagai penyelenggara P3PD, namun juga harus mampu mengarahkan program sesuai dengan kebutuhan.
"Kita tidak boleh hanya bertindak koordinatif. Namun bisa evaluatif dan melakukan tindakan korektif. Sehingga program ini memang betul berhasil dan berdampak guna bagi des kita," cetusnya.
Hal senada juga dikatakan Staf Ahli Gubernur Sumut Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Effendy Pohan mengatakan kelemahan yang dihadapi desa saat ini berkaitan dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kepemimpinan kepala desa, dan manajemen pengelolaan keuangan yang masih lemah.
Untuk itu, lanjut Effendy Pohan, perlu adanya reformasi sistem pendukung, pembinaan dan pengawasan kepada desa. Serta adanya inovasi pengembangan sistem peningkatan kapasitas yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi digital. Sehingga ada efisiensi dan efektivitas penguatan desa.
Sebelumya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan, untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan, penguatan kapasitas pemerintahan desa adalah kunci utama. Eko menekankan harus dipastikan bahwa aparat pemerintahan desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola program pembangunan desa.
"Pelatihan rutin dan pendampingan teknis perlu ditingkatkan untuk memastikan pemerintahan desa beroperasi dengan efektif dan efisien," imbuh Eko.
Namun, lanjut Eko, pengembangan SDM tidak hanya terbatas pada pemerintah desa, tetapi juga melibatkan seluruh komponen masyarakat. Perlu didorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelatihan dan pendidikan yang mendukung pembangunan desa. (**)