Kitakini.news -PemerintahProvinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) siap mensukseskan pelaksanaan PemilihanKepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan, November 2024 mendatang.
"Terimakasih kami sampaikan atas arahan dan bimbingan Bapak Mendagri. Pemprovsu siapmensukseskan pelaksanaan Pilkada 2024," ujar Pj Gubernur Sumut (Pj Gubsu)Hassanudin usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Pilkada Tahun2024 dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Mendagri Tito Karnavian,secara virtual dari Ruangan Sumut Smart Province, Lantai 6, Kantor GubernurSumut, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (27/3/2024).
Dijelaskan,Pemprovsu siap memberikan berbagai dukungan dan fasilitas, diantaranyamelaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik khususnya bagi generasi mudadan pemilih pemula, Rakor dengan Forkopimda tentang perencanaan danpengendalian, deteksi dini pelaksanaan Pilkada 2024, serta penyedian saranaruangan Sekretariat PPK, Panwaslu dan PPS.
TerkaitNaskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak Tahun 2024 di Sumut,Pemprovsu menganggarkan dana hibah untuk KPU sebesar Rp705.953.943.895, dantelah direalisasikan Rp247.083.880.373 untuk tahun 2023.
"Untuktahun 2024 akan direalisasikan sebesar Rp458.870.073.532. Sedang dana hibauntuk Bawaslu dianggarkan sebesar Rp233.803.640.000 dan telah direalisasikanRp78.331.274.000 untuk tahun 2023 dan tahun 2024 akan direalisasikanRp145.472.366.000," beber Hassanudin.
Hadirpada Rakor tersebut, Pj Bupati Batubara Nizhamul, Pj Bupati Padanglawas (Palas)Edy Junaedi Harahap, Pj Bupati Padanglawas Utara (Paluta) Patuan Rahmat SyukurP Hasibuan, Pj Walikota Tebingtinggi Syarmadani, Pj Walikota PadangsidimpuanLetnan Dalimunthe dan pimpinan OPD di Lingkungan Pemprovsu.
Sebelumnya,Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, Pj Kepala Daerah ditunjuk berdasarkanusulan untuk mengisi kekosongan bagi daerah yang habis masa jabatan kepaladaerah yang definitif, supaya pemerintahan tetap berjalan hingga Pilkadaserentak Tahun 2024.
Untukitu, Mendagri berpesan kepada Pj gubernur/bupati/walikota agar dapatmenjalankan dengan baik tugas dan wewenang, serta menjaga kepercayaan yangdiberikan untuk menjalankan program pemerintahan.
"Pjkepala daerah bukan dipilih dari rakyat, jadi tidak ada biaya politik dan bebanpolitik, bangun kepercayaan publik. Ini harus dimanfaatkan oleh para penjabatuntuk menjadi role model bagi kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024,"tegas Tito Karnavian secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) KantorKemendagri, Jakarta.
Titojuga menjelaskan, Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024,yang akan memilih 37 Gubernur, 93 Walikota dan 415 Bupati. Diharapkan parapenjabat dapat menjaga netralitas dan kondusivitas dalam masa-masa menujukontestasi Politik 2024 ini.
"BagiPj kepala daerah yang ingin ikut Pilkada untuk dipersilakan. Ini hakpolitik setiap warga negara, namun harus segera mengundurkan diri," tuturnya.
Untukmendukung pelaksanaan Pilkada, Mendagri Tito mendorong Pemda menganggarkan danmenandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) dan berkoordinasi dengan KPUdan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.
"PjGubernur sebagai sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, juga saya harapkanbisa untuk menjaga stabilitas politik, sosial dan pemerintahan," pungkasTito. (**)