Kitakini.news -Wakil Bupati Mandailing Natal(Madina), Atika Azmi Utammi Nasution periode 2021-2024, bertekad akan membawadaerah tersebut menjadi kabupaten yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yangmengerti dan paham digitalisasi, sejahtera dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam (SDA) yang ada serta diisi dengan pembangunan infrastruktur jalan,jembatan dan pengairan yang baik.
"Madina kedepan akan kita upayakandengan pengembangan SDM yang mengerti dan paham digitalisasi. Sebab, saat nantiterpilih menjadi orang nomor 1 di kabupaten ini, saya akan menerapkan sistem digitalisasipemerintahan yang akan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan keadiministrasianyang prima dan cepat. Selain itu juga memudahkan pemerintah untuk menjangkaumasyarakat. Untuk diketahui bersama, bahwa saat ini digitalisasi pemerintahanmerupakan keharusan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat," paparAtika.
Hal ini dikatakan terkait denganpencalonannya sebagai bakal calon (Bacalon) Bupati Madina diajang kontestasiPemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan, Rabu(27/11/2024).
Atika menjelaskan, keinginan dirinyamaju di Pilkada 2024 sebagai bakal calon Bupati Madina, tentunya sudahmendapatkan restu dan dorongan dari Bupati Madina Jafar Sukhairi Nasution. Dukungantersebut muncul karena saat ini Madina membutuhkan sosok pemimpin muda yangyang energik, tegas dan paham digitalisasi yang mampu membawa kesejahteraanbagi masyarakat Madina.
"Saya maju sebagai Bacalon bupati setelahmendapat restu dari Bapak Jafar Sukhairi. Beliau yang mendorong saya danhubungan kami sampai saat ini masih baik dan harmonis," imbuh Atika kepada wartawandi Medan baru-baru ini, terkait pencalonan dirinya sebagai orang nomor 1 diMadina.
Atika mengungkapkan, denganmengusung visi "Melanjutkan Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan UntukMadina Yang Lebih Sejahtera", dirinya menyadari masih banyak kebutuhan mendasarmasyarakat yang belum terpenuhi, terutama pelayanan publik dan fasilitas umumseperti infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan.
Hal ini disebabkan luasnya wilayahMadina dan keterbatasan anggaran serta pandemi Covid-19 pasca dilantik menjadiWakil Bupati yang berpasangan dengan Jafar Sukhairi Nasution.
"Pasca dilantik sebagai Wakil Bupatiberpasangan dengan Bapak Jafar Sukhairi, kita memasuki tahun Covid-19 yangmenyebabkan refocusing anggaran. Kemudian pada tahun 2023, barulah kita mulaipembangunan dengan satu tahun anggaran penuh. Namun, itu tidak selesai karenadi tahun 2024 ini merupakan tahun politik, seperti pelaksanaan Pemilu danPilkada, sehingga pembangunan selama 1 periode tidak tuntas dan bahkan ada yangbaru dimulai," bebernya.
Maka dari itu bila nantinya terpilihmenjadi Bupati Madina, sambung Atika, dirinya akan melanjutkan pembangunan itusecara bertahap selama 5 tahun, yang dapat menumbuhkan geliat dan perputaranekonomi yang bermuara pada naiknya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu saat disinggungbanyaknya pertambangan masyarakat yang dibuka, Atika menegaskan bahwa PemkabMadina tidak ada melarang masyarakat untuk melakukan penambangan di tanah milikmereka.
"Kita bukan melarang, tapi memintamasyarakat agar sabar menunggu sampai ada regulasinya. Sebab, kita butuhregulasi. Saat ini Pemkab Madina sudah mengajukan 11 Wilayah PertambanganRakyat (WRP) kepada Pemerintah Pusat. Dan Alhamdulillah, 8 sudah di Approve (Disetujui) dan 3 WRP tidakdisetujui. Tapi kita sudah mengajukan kembali untuk ditinjau ulang. Semoga sajadi Approve oleh Pemerintah Pusat. Dan sejauh ini kitasudah berkoordinasi dengan 2 Kementerian," terangnya.
Lebih lanjut Atika menerangkan,bahwa yang menentukan lokasi WRP bukanlah Pemkab Madina, melainkan PemerintahPusat. Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan PT Antam agar mau menjadi"Bapak Angkat" masyarakat dalam mengelola pertambangan.
"Sehingga ketika nanti IzinPertambangan Rakyat (IPR) sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dandikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat bisamengelola tambang mereka dan lebih sejahtera serta Pemkab Madina jugamendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari itu. Artinya, bila ada regulasiyang diterapkan, semua akan diuntungkan, baik masyarakat maupun Pemkab,"tandasnya.
"Intinya, Pemkab Madina itu inginmembantu masyarakat dalam melegalkan pertambangan rakyat dan meminta PT Antammenjadi "Bapak Angkat". Sehingga rakyat tahu, kemana harus menjual hasiltambang mereka. Maka dari itu, untuk menjadikan Madina yang lebih sejahtera danmaju, mari sama-sama kita mendukung program pemerintah yang saat ini sedangdijalankan," pungkasnya. (**)