Kitakini.news - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) akan memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Sumut serta pihak terkait lainnya prihal Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan oknum penyelenggara dan pengawas Pemilu.
Terkait dengan langkah yang diambil, Komisi A DPRD Sumut akan mengundang Bawaslu, KPU dan pihak terkait dalam rapat dengar pendapat, guna mencari solusi, antisipasi dan langkah pencegahan, agar pemilu dijauhkan dari persoalan hukum. Ini sedang kita kordinasikan, akan kita undang secepatnya," cetus Anggota Komisi A DPRD Sumut Azmi Yuli Sitorus kepada wartawan di Medan, Minggu (28/1/2024).
Azmi juga mengaku prihatin dengan OTT terhadap oknum Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan yang terjadi saat akan berlangsungnya pesta demokrasi pada, Rabu (14/2/2024).
Oleh karena itu, Politisi Partai Gerindra ini meminta Kepolisian Daerah Sumut (Poldasu) mengusut tuntas oknum yang telah menyalahgunakan kewenangannya itu.
"Kita prihatin yang ditangkap justru penyelenggara Pemilunya, ini memalukan dan telah menciderai proses demokrasi," tukas Azmi.
Hal ini dikatakan Wakil Rakyat dari FraksI Gerindra Dapil IV Tebingtinggi-Sergai itu merespon OTT yang dilakukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Ditreskrimum Sumut terhadap oknum anggota KPU Padangsidimpuan di salah satu kafe di daerah itu, Sabtu (27/1/2024).
Sebelumnya, Polda Sumut pada 14 November 2023 lalu juga sudah melakukan OTT terhadap oknum Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan, karena diduga karena terlibat pemerasan seorang Caleg.
Menyikapi hal itu, Azmi Yuli yang juga Anggota Komisi A DPRD Sumut yang tupoksinya membidangi politik dan pemerintahan itu, mengaku prihatin dan malu dengan peristiwa tersebut.
"Harusnya mereka-mereka itu jadi pengayom, ikut bertugas menyukseskan Pemilu 2024, tapi malah kena OTT pula," ketusnya.
Peristiwa yang kemudian ramai dibincangkan di ruang publik itu menguatkan pesan rendahnya moral penyelenggara Pemilu yang diberi kepercayaan dan wewenang dari pemerintah untuk mensukseskan pesta demokrasi itu.
Karenanya, Azmi berharap pihak berwenang termasuk KPU dan Bawaslu untuk memperkuat fungsi pengawasan bahkan menerapkan sanksi berat terhadap jajarannya yang melakukan pelanggaran hukum.
"Selain mengusut tuntas oknum yang terkena OTT itu, perlu ada tindakan tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku yang menyalahgunakan kewenangannya," tegasnya.
Hal itu perlu dilakukan karena Pemilu 2024 yang akan memilih presiden, wakil presiden, kepala daerah dan legislatif merupakan pertaruhan bangsa dalam memajukan proses demokrasi.
"Ini tidak boleh disepelekan, jangan karena Nila Setitik, Rusak Susu Sebelanga. Kita juga diamati dan disorot dunia," imbuhnya.
Selain itu masyarakat, lanjut Azmi, dikhawatirkan akan terdampak dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan segelintir oknum tak bertanggungjawab tersebut.
Bawaslu dan KPU, tambah Azmi, termasuk di Tebingtinggi-Sergai juga diminta konsisten dan tidak terpengaruh serta senantiasa komit menjalankan tugas menyelenggarakan pemilu secara adil, aman, kondusif serta dijauhkan dari konflik.
"Kita berharap kepada penyelenggara Pemilu terus mendorong masyarakat untuk aktif, proaktif dan berpartisipasi penuh mensukseskan Pemilu," pungkasnya. (**)